Beberapa media cetak nasional memberitakan bahwa kenaikan harga BBM masih dihantui ketidakpastian. Ketidakpastian ini menimbulkan efek ketidakpastian dimana – mana. Rakyat kecil antri di SPBU, di pangkalan minyak tanah, dan di kios LPG adalah beberapa contoh reaksi masyarakat yang juga dipicu oleh penimbunan BBM untuk mendapatkan keuntungan lebih, baik melalui selisih harga jual atau bisa jadi dijual kepada industri. Belum lagi berimbas pada kenaikan 9 bahan pokok yang semakin mencekik rakyat kecil.
Kenaikan BBM ini - yang katanya pernah dijanjikan tidak akan naik - adalah untuk mengurangi subsidi yang membebani APBN. Opsi menaikkan selalu dikatakan merupakan opsi terakhir, namun pertanyaannya adalah jika ini opsi terakhir maka opsi yang lain manakah yang SUDAH dilakukan oleh pemerintah sehingga opsi terakhir ini harus dilakukan.
Definisi Subsidi
Definsi Subsidi versi pemerintah adalah pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah atas selisih harga jual di pasar bebas dengan harga jual kepada rakyat. Sehingga jika disebutkan pemerintah melakukan subsidi atas BBM atau minyak goreng, berarti terdapat pos dalam APBN untuk membiayai selisih harga tersebut.
Padahal seperti kita ketahui bahwa BBM itu sebagian besar diambil dari dalam tanah Indonesia, yang sesuai dengan amanat UUD 45 maka harus digunakan untuk kemakmuran rakyat. Jadi mengapa harus menggunakan istilah subsidi untuk sesuatu yang diambil dari dalam tanah Indonesia?
Sudahkah Opsi Lain dijalankan?
Rakyat sangat tidak mengerti apakah pemerintah memang tidak mampu mencari opsi lain, ataukah tidak mau melaksanakan opsi lain tersebut sehingga menaikkan BBM adalah ‘satu – satunya’ opsi yang mungkin dilakukan oleh pemerintah. Mari kita khusnudzon bahwa pemerintah kita sebenarnya ‘mampu’ mencari opsi lain, namun ‘belum mau’ sehingga membutuhkan kita untuk mendukung dan mendorong dilaksanakannya opsi lain tersebut. Dan sekedar untuk mengingatkan, dibawah ini beberapa opsi yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi krisis energi yang diakibatkan oleh kenaikan harta BBM.
1. Opsi Efisiensi Anggaran
APBN dan APBD kita ternyata berisi hal – hal yang seolah – olah negara kita adalah negara maju yang seolah – olah tidak perlu lagi efektif dan efisien dalam pengelolaan anggarannya, ini belum bicara berapa banyak yang dikorupsi. APBN dan APBD yang disusun bersama pemerintah dan legislatif masih kurang berpihak kepada rakyat. Andaikata pos – pos didalamnya bisa diefesienkan, maka sebenarnya opsi menaikkan harga BBM bisa dipertimbangkan. Beberapa contoh efisiensi yang bisa dilakukan adalah :
Efisiensi pertama adalah pengurangan biaya dinas antara lain untuk pembelian dan perawatan mobil dinas, seragam dinas, rumah dinas, perjalanan dinas/kunjungan/studi banding, laptop, dll. Saya ambil dua contoh saja. Jika satu kota/kabupaten terdapat 45 orang anggota dewan ditambah 2 orang bupati/walikota/wakil dan di Indonesia terdapat 400 kota/kabupaten maka akan ada 18.800 orang. Ditambahkan dengan 33 provinsi kita dengan jumlah anggota dewan 100 orang dan 2 orang gubernur/wakil maka akan ada 3.366 orang. Tambahkan lagi dengan pejabat pusat yaitu 550 orang anggota dewan, dan 30 menteri maka akan ada 580 orang. Sehingga total pejabat yang harus disediakan mobil dinas tiap lima tahun sekali adalah 22.746 orang.
Asumsikan mobil yang mereka minta sama (walau dalam kenyataanya lebih besar) dengan kisaran harga 300 juta maka biaya yang harus ditanggung negara adalah 6.823.800 juta atau sekitar 6,8 triliun rupiah. Nilai ini belum termasuk biaya BBM yang dipakai dan biaya perawatan bulanan. Bandingkan jika mereka hanya diberikan motor dinas yang harganya cuma 13 juta rupiah per unit.
Selanjutnya, dari 22.746 pejabat itu setiap tahun dianggarkan untuk mendapatkan jas dengan kisaran harga 2 – 4 juta rupiah perbuahnya. Jika kita ambil harga 2 juta saja maka biaya jas yang harus ditanggung negara adalah 45.492 juta atau sekitar 45,5 milyar rupiah pertahunnya, apalagi konon kabarnya harga mark up nya bisa mencapai 5 juta rupiah. Bandingkan jika jas dinas itu kita ganti dengan baju batik yang harganya Cuma 60 ribu rupiah perbuahnya
Efesiensi kedua adalah hilangkan biaya - biaya proyek mercusuar seperti anggaran sepakbola untuk menyewa pemain asing, pembangunan patung dan tugu, pembangunan sarana ibadah dan rumah dinas super mewah yang hanya menjual gengsi daerah. Bukankah seharusnya dalam kondisi krisis pangan dan krisis energi dana – dana itu bisa dialihkan untuk hal – hal yang lebih bermanfaat untuk rakyat banyak?
Efisiensi ketiga adalah mencantumkan proyek pembuatan kilang BBM untuk mengurangi impor. Selama ini ketika ditanyakan mengapa harus impor BBM padahal produksi nasional sedemikian besar maka jawabannya adalah kilang minyak kita tidak mencukupi kapasitasnya. Sungguh sangat memalukan semala 63 tahun merdeka ternyata kita tidak mampu menyedikan BBM yang cukup untuk negeri kita sendiri dan lebih mengandalkan pada proses impor saat produksi minyak juga melimpah.
Efisiensi keempat adalah beralih kepada sumber energi alternatif. Beberapa anak bangsa sudah menciptakan hidrofuel - bahan bakar air. Kemudian potensi gelombang air laut, panas bumi, dan angin di beberapa daerah mengapa tidak dimanfaatkan. Apakah memang BATAN dan LIPI tidak tahu ataukah memang pemerintah kita kurang care terhadap temuan mereka.
2. Peningkatan Pendapatan
Selain opsi efisiensi maka pemerintah sebenarnya bisa dan harus melakukan langkah kongkret untuk menambah pendapatan negara. Pendapatan ini haruslah bukan dari utang negara, baik dalam maupun luar negeri yang akan semakin membebani generasi di masa datang. Pendapatan negara juga bukan dari menaikkan pajak – pajak atas segala hal yang berhubungan dengan rakyat kecil.
Pajak yang harus dinaikkan adalah pajak – pajak untuk barang mewah seperti mobil mewah dari pajak bea masuk sampai STNK, barang – barang elektronik mahal seperti home theatre, dan biaya fiskal saat seseorang akan berkunjung ke luar negeri.
Selain itu pemerintah harus mengambil langkah berani merevisi kontrak karya dengan perusahaan asing, khususnya perusahaan tambang yang sangat menikmati kenaikan harga BBM maupun bahan tambang lainnya. Kemudian harus berani membeli kembali aset – aset negara baik BUMN maupun sitaan BLBI yang potensial yang telah diprivatisasi oleh rezim sebelumnya seperti perusahaan telekomunikasi seperti Indosat, perusahaan penghasil CPO seperti Socfindo, perbankan seperti BCA, dan lain – lain.
Kemudian, pemerintah juga harus berani menyita aset- aset debitor BLBI yang melarikan diri keluar negeri karena terbukti merugikan negara dan rakyat, sedangkan sekarang mereka enak – enakan membuat perusahaan baru di negara lain dari dana negara dimana negara (baca: rakyat) yang harus melunasi hutang dan bunganya.
3. Penegakan Hukum
Sudah diketahui bersama bahwa ada permainan antara aparat penegak hukum, sektor industri dan pengusaha BBM (SPBU) dalam menyelewengkan BBM bersubsidi untuk sektor industri seperti yang terjadi di kabupaten Tangerang dan beberapa daerah baru – baru ini. Mereka menimbun Solar, Premium dan minyak tanah bersubsidi yang seharusnya dinikmati oleh rakyat kecil, untuk kemudian dijual kepada industri dengan harapan mendapat keuntungan dari selisih harga. Tidak sedikit pula yang meng’kapal’kan BBM keluar negeri karena harga disana lebih mahal.
Pemerintah harusnya bisa bersikap tegas, atau mengeluarkan peraturan hukuman mati kepada para spekulan, para penimbun dan para penyelundup BBM karena rakyatlah yang jadi korban mereka. Karena rakyatlah yang akhirnya harus antri di SPBU, anti gas, antri minyak tanah atau membeli BBM dari pengecer dengan harga selangit diluar harga resmi pemerintah.
Jikalau pemerintah bisa TEGAS menindak mereka, niscaya ‘subsidi’ tidak akan salah sasaran dan BBM tidak perlu dinaikkan. Dan jika BBM tidak dinaikkan maka Presiden dan kabinetnya dapat tidur nyenyak tanpa harus dihujat oleh para demonstran dan dimaki oleh rakyat kecil di seluruh Indonesia.
Semoga, dengan tulisan ini mata hati para pemimpin di negeri ini dapat terbuka dan dapat kembali kepada fitrah mereka sebagai pelayan rakyat bukan melanjutkan penjajahan Belanda atas rakyatnya sendiri, seolah istana negara buatan Belanda dan mantan hunian gubernur jendral tidak menjadikan mereka sebagai gubernur jendral baru bagi negara asing.
 Jika ini yang dilakukan oleh Dunia
Maka apa yang kita harapkan untuk mereka Bawa
Wahai Amerika, Inggris, Australia, Israel dan Sekutunya...
Sadarlah sebelum datang kehancuran yang lebih menyedihkan   Sahabat ....
Apa yang kalian rasakan ketika melihat gambar ini ....
Semangat ... ya semangat ...
Semangat seorang suami dalam mencari nafkah untuk keluarga
Atas ikrar yang telah diucapkan dihadapan mertuanya
Atas ikrar yang telah disahkan oleh syari'atnya
Atas amanah yang Allah berikan berupa anak - anaknya
Dan bisa pula ...
Itu adalah semangat seorang bocah yang tinggal di suatu perkampungan
Yang mengharuskannya menyebrangi sungai untuk belajar
Ya... belajar ...
Karena Allah telah memerintahkannya untuk Iqro
Karena Rosul telah memintanya untuk menuntut ilmu
Jadi ... sahabat ...
Ia adalah sosok Lelaki Pemberani abad ini...
Sosok dengan lengan tangguh menghadapi kerasnya kehidupan
Sosok yang tidak loyo menghadapi tantangan
Ketika semuanya Ia pasrahkan kepada Robb semesta alam
Maka ... renungkan ...
Adakah semangat itu dalam diri kita ...
Apakah kita ini adalah Lelaki Pemberani ...
Andalah yang bisa menjawabnya!!
| |
